forumproperti.com – Kedatangan penghuni Apartemen Mediterania untuk menolak kebijakan pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS/P3SRS) yang menggelar rapat pembentukan Panmus (Panitia Musyawarah) secara online pada tanggal 14 januari 2023
Pengurus P3SRS Apartemen Mediterania Marina Residences Ancol juga akan menggelar pemilihan pengurus baru periode 2023-2026 secara hybrid pada tanggal 18 Maret 2023 tanpa adanya sosialisasi musyawarah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur.
warga menolak karena undangan RUA seharusnya dibagikan kepada warga berikut lampiran rancangan AD/ART, laporan keuangan, tata tertib musyawarah dan lainnya sebagaimana tertera dalam Pergub.
Warga menolak PANMUS yang dibentuk oleh Ketua P3SRS karena sebagian besar warga tidak bisa join rapat bahkan sebagian warga ditolak masuk ruang rapat di hotel Grand Dafam pada tgl 14 januari 2013.
Dan yg hadir dalam zoom hanya 24 peserta dari total hampir 1800 unit yang ada di MMR Ancol, Panmus terdiri dari 7 orang dimana hanya 3 orang yg memenuhi syarat pergub adalah pemilik yg berdomisili. Sisanya hanya pemilik dan tidak berdomisili bahkan ada 1 yang tidak pernah hadir dan dibiarkan oleh ketua panmus.
Menurut keterangan salah satu anggota panmus yang sudah mengajukan keberatan dalam rapat panmus bahwa seharusnya sebelum undangan RUA dibagikan , tatib musyawarah harus dibuat dulu karena harus terlampir dalam undangan.
Terkait RUA dengan sistem Hybrid , tidak pernah ada simulasi sebelumnya dan Konsultan IT yg dipakai sifatnya penunjukan secara sepihak, sehingga rentan terjadi manipulasi data dan kolusi.
Perwakilan penghuni Apartemen Mediterania, bernama Rusli mengatakan, dari hasil rapat dengan Dinas PRKP, langkah pengurus P3SRS menggunakan zoom meeting bukan instruksi dari SKPD tersebut.
“Dari rapat kami tadi dengan Dinas PRKP DKI, kami simpulkan bahwa rencana rapat pembentukan Panmus secara Online, kami menduga karena adanya kolusi antara pengurus P3SRS Apartemen dengan oknum Disperum, sehingga warga menolak diselenggarakan rapat secara online.
Penyelenggaraan juga rapat harus secara terbuka agar terjadi adanya interaksi antara warga dengan pengurus P3SRS dan ada transaparansi ” kata Rusli.
- foto dok.: Karangan Bunga yang berjajar di Apartemen Mediterania Ancol berisikan protes warga
Menurut Rusli, warga menolak rencana zoom meeting lantaran saat ini interaksi secara langsung sudah tidak dilarang setelah pemerintah secara resmi mencabut PPKM yang tertuang dalam instruksi Mendagri nomor 51 Tahun 2022. Sehingga dia menduga rencana rapat secara virtual merupakan rekayasa pengurus P3SRS.
Langkah-langkah yang ditempuh oleh ketua Pengurus P3SRS mulai dari pembentukan Panmus sampai dengan rencana RUA secara hybrid rentan terjadi manipulasi data karena semua dikendalikan secara sepihak dari pihak pengurus berserta Badan Pengelola. Banyak data pemilik sesungguhnya tidak di update dan tidak ada pemutakhiran data sebagaimana seharusnya menjadi tugas panmus namun dialihkan ke pengelola dengan alasan agar pengelola yang bertanggung jawab atas data penghuni , demikian alasan ketua panmus kepada salah satu anggota panmus.
Dan yang paling disayangkan adanya kampanye hitam yang menggunakan Politik Identitas oleh kandidat pengurus P3SRS yang saat ini masih menjabat sebagai ketua pengurus P3SRS yang bekerja sama dengan Badan Pengelola mengintimidasi warga untuk memberikan suaranya lewat link yang akan dibagikan terlebih dahulu sebelum RUA diselenggarakan.
Hal ini semakin menguatkan warga MMR untuk menolak Panmus settingan Ketua Pengurus P3SRS karena juga melakukan memakai politik identitas sebelum RUA terselenggara.
Selama ini dewan pengawas p3srs sudah bersurat ke disperum dan gubernur diantaranya perihal menolak pemilihan panmus secara online tapi tidak mendapat tanggapan
Penghuni Apartemen Mediterania lainnya Mulyati, juga mempertanyakan kinerja pengurus P3SRS Apartemen Mediterania dalam penyelenggaraan pemilihan pengurus baru. Dia mengungkapkan terkait adanya pengurangan jumlah anggota Panmus yang sebelumnya berjumlah 7 orang menjadi 5 orang. Padahal lanjut dia, ada anggota Panmus yang tidak memenuhi persyaratan namun tidak dicoret.
Selain itu, Mulyati sebagai anggota pengawas P3SRS, mengkritik kinerja P3SRS yang terkesan tertutup mengelola dana apartemen Mediterania. Padahal imbuh Ros, dana tersebut seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mengembangkan apartemen.
Laporan keuangan seharusnya harus bisa di akses secara online oleh warga sejak lahirnya Pergub no 132 th 2018 , sampai dengan Pergub no 70 th 2021, namun kenyataan warga tidak bisa mengakses secara online sehingga tidak ada transparansi keuangan atas uang yang dikelola oleh pengurus P3SRS lewat badan pengelola.
(mega)
